BANGLI, BALI, MEDIAPOLRINEWS – Ambisi mengubah Danau Batur menjadi surga wisata berkelas dunia dengan suntikan dana dari Korea Selatan justru membuka kotak pandora persoalan. Sorotan tajam kini tertuju pada PT BMB (Bukti Mukti Bhakti), yang secara mencurigakan berubah status dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sebelum menandatangani kontrak investasi dengan PT GMS.
Perubahan status ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada agenda tersembunyi di balik proyek yang konon bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal. Bagaimana bisa sebuah perusahaan yang semula berfokus pada pertanian dan pengelolaan SDA tiba-tiba beralih haluan menjadi pengembang kawasan wisata mewah?
I Made Somya Putra, salah satu tokoh masyarakat Kintamani, dengan tegas mempertanyakan transparansi proses transformasi PT BMB serta dampak lingkungan dan sosial dari proyek ini. Ia khawatir bahwa investasi ini justru akan merusak ekosistem Danau Batur yang sangat sensitif dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada danau tersebut.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proyek ini tidak merusak ekosistem Danau Batur yang sangat berharga, serta memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Somya Putra juga menyoroti potensi terjadinya perampasan hak masyarakat lokal jika investasi ini tidak dikawal dengan ketat. Ia mengingatkan bahwa Danau Batur bukanlah sekadar objek wisata, melainkan juga bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat Kintamani.
“Kami tidak ingin Danau Batur dikuasai oleh para kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan semata. Kami ingin pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal,” tandasnya.
Kasus PT BMB ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Bali agar lebih berhati-hati dalam menerima investasi, khususnya yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kesejahteraan masyarakat lokal. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan investasi.
“Harus ada kajian teknis komprehensif dahulu, secara filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap potensi kekayaan alam yang menggiurkan bagi investor luar, kebijakan yang berbau kapitalis akan mengarah pada penjajahan era baru, dari membangun ekonomi kerakyatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.”tutupnya. (Jro’budi)