• Rab. Jun 18th, 2025

Media Polri News

Cepat Tepat Akurat

Sorotan News Update: Kades Kemuning Klarifikasi Tuduhan Pengelolaan Dana Desa Fiktif

KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Kepala Desa (Kades) Kemuning Biutak, Suandin, angkat bicara menanggapi pemberitaan media Info LAKI terkait dugaan anggaran fiktif Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024. Dalam klarifikasinya pada Jumat, 30 Mei 2025, di Kantor Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS), Kabupaten Ketapang, Suandin menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak akurat.

‎Kades Suandin menyatakan bahwa data yang disampaikan masyarakat kepada Jumadi Laki tidak sesuai fakta. “Saya sebagai kepala desa membantah keras tuduhan bahwa ada anggaran fiktif dalam penggunaan DD/ADD 2024. Data yang diberikan ke media itu tidak benar,” tegasnya.

Suandin memaparkan beberapa poin penting kepada awak media dan Info LAKI DPC Ketapang, antara lain, Ada usulan pengadaan alat musik baru, namun pengadaan panggung ringging (panggung darurat) tidak pernah dilakukan.

‎Beberapa barang yang dianggarkan memang belum terealisasi sepenuhnya. Kades menegaskan bahwa mobil desa masih ada dan disimpan di belakang rumahnya, bukan hilang seperti yang diberitakan.

‎Tong air yang dianggarkan pecah karena tempat penyimpanannya roboh, sehingga tidak dapat digunakan. Kades menyangkal tuduhan bahwa blangko anggaran diconteng (dimanipulasi) melainkan belum di verifikasi.

‎”Itu belum diverifikasi oleh Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Ketapang, sehingga tidak masuk ke APBDes dan belum mendapat cap dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” jelasnya.

‎Suandin meminta agar masyarakat dan media melakukan pengecekan ulang sebelum menyebarkan informasi. “Semua data bisa diverifikasi ke Pemdes Ketapang. Kami transparan dalam pengelolaan dana desa,” tegasnya.

‎Pemberitaan ini sebelumnya ramai diperbincangkan setelah Tim Jurnalis dan (Info LAKI) melaporkan temuan masyarakat tentang dugaan penyimpangan dana desa. Namun, dengan klarifikasi ini, diharapkan ada kejelasan lebih lanjut dari pihak berwenang.

‎Pemkab Ketapang diharapkan segera melakukan audit atau verifikasi untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa. Masyarakat setempat meminta transparansi lebih besar dalam pelaporan keuangan desa.

Laporan Jurnalis: Tim Red



Editor: Zen




‎#SorotanNews #UpdateKetapang #DanaDesa #TransparansiAPBDes #KlarifikasiKades

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *