JAKARTA, MEDIAPOLRENEWS – Dalam upaya mendukung pembangunan nasional, Mabes Polri membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas ini bertugas mendampingi berbagai kementerian untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara, khususnya di sektor strategis seperti perikanan, keuangan, perhubungan, dan energi.
Dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai Kepala dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala, Satgassus ini beranggotakan mantan penyidik KPK yang berpengalaman dalam pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Sebelumnya, mereka tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.
Selama enam bulan terakhir, Satgassus telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM. Tim ini turun langsung ke lapangan, mengunjungi Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo (7-9 Mei 2025) dan Pelabuhan Benoa di Bali (11-13 Juni 2025) untuk memetakan masalah dan mencari solusi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Hotman Tambunan, Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, menyatakan bahwa masih terdapat potensi besar peningkatan pendapatan negara di sektor perikanan. Namun, kendala utama adalah banyaknya kapal penangkap ikan—baik di bawah maupun di atas 30 GT—yang beroperasi di atas 12 mil laut tanpa izin. Akibatnya, negara kehilangan potensi PNBP dari hasil tangkapan kapal-kapal tersebut.
Rekomendasi dan Langkah Konkret,
Satgassus mengajukan tiga solusi utama:
1. Percepatan Perizinan, Peningkatan kapasitas pemerintah dalam memproses perizinan kapal perikanan.
2. Sosialisasi Intensif, KKP melalui penyuluh perikanan harus aktif membina pemilik kapal untuk segera mengurus perizinan.
3. Alih Kewenangan, Pemerintah daerah perlu mengalihkan kewenangan perizinan kapal di bawah 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil laut kepada pemerintah pusat.
Dalam waktu dekat, langkah konkret yang akan diambil meliputi:
- Penandatanganan SKB Kemenhub-KKP. untuk memperluas kewenangan pengukuran kapal perikanan, mempercepat proses perizinan.
- Pembukaan Gerai Layanan Perizinan di Pelabuhan KKP akan membuka layanan perizinan di Pelabuhan Bronjong (Lamongan) dan Bali guna memudahkan pemilik kapal mengurus dokumen.
Satgassus menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang masih beroperasi tanpa izin. Setelah memberikan kesempatan perizinan, langkah tegas harus diambil untuk memastikan kepatuhan.
Dengan implementasi solusi ini, diharapkan jumlah kapal berizin meningkat sehingga PNBP sektor perikanan dapat berkontribusi lebih besar bagi penerimaan negara.
(Jro/Iw)
Eitor : Zen