BANGLI, BALI – mediapolrinews.com – Penumpukan sampah yang terjadi di Kota Bangli telah memicu reaksi keras dari Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Ia menegaskan ketidakadilan bagi masyarakat yang telah membayar retribusi sampah namun masih dihadapkan pada masalah penumpukan sampah. Dirinya mengingatkan anggaran yang cukup untuk operasional DLH harusnya mencegah hal ini terjadi.
DPRD Bangli menuntut transparansi penggunaan anggaran DLH dan langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dan efektif. Perbaikan sistem pengangkutan sampah juga diperlukan agar merata ke seluruh wilayah. Kondisi ini, menurutnya, bertentangan dengan program Pemprov Bali “Clean and Green”.
Wayan Godog, seorang warga, menjelaskan pengalamannya mengenai penumpukan sampah di berbagai titik di Kota Bangli yang berhari-hari tidak diangkut, mengakibatkan genangan air, bau tidak sedap, dan menarik lalat.
Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli, Putu Ganda Wijaya, mengenai penyebab penumpukan sampah menunjukkan ketidak konsisten. Di beberapa media Bali, Dia menyebutkan purna tugas sopir dan perbaikan armada sebagai kendala. Namun, di media lainnya di menunjukkan pernyataan yang berbeda, yaitu kesibukannya dalam agenda pemeriksaan BPK. Informasi di himpun dari mediapolrinews.com bahwa anggaran tahun 2025 dianggap cukup, dan DLH telah mempersiapkan tambahan 4 armada motor Viar.
Ketua DPRD Bangli menilai penjelasan yang tidak konsisten ini tidak memadai dan menuntut langkah yang lebih konkret, transparansi anggaran, serta pengawasan yang lebih ketat.”pungkasnya
(jrobudi)