https://vt.tiktok.com/ZSpyVqNnt
BOGOR, MEDIAPOLRINEWS — Upaya penertiban perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor nampaknya masih mendapat perlawanan pasif di lapangan. Meski Camat Sukamakmur telah melayangkan surat teguran resmi, aktivitas promosi digital proyek hunian dan kavling Harmoni Hanjawong Village yang dikembangkan oleh PT Harmoni Agroland Indonesia diduga kuat masih terus berlangsung secara aktif.
Berdasarkan dokumen resmi bernomor `600.1.15.2/812-Trantibum tertanggal 22 Oktober 2026 yang ditandatangani langsung oleh Camat Sukamakmur, Andri Rahman, S.STP., M.Si., pihak pengembang secara tegas diinstruksikan untuk:
- Menghentikan seluruh kegiatan fisik di lapangan.
- Menghentikan segala bentuk kegiatan promosi, baik secara online maupun offline.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor terkait penyelesaian perizinan.
Kendati surat instruksi tersebut telah ditembuskan ke jajaran pejabat tinggi termasuk Bupati Bogor, Kasatpol PP, hingga Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang fakta di lapangan menunjukkan dinamika berbeda.
Pantauan media menunjukkan bahwa siaran langsung (Live TikTok) oleh pemasar yang berada di lokasi tapak proyek masih gencar dilakukan untuk menggaet calon pembeli. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terbuka terhadap wibawa hukum dan regulasi daerah.
“Pemerintah daerah melarang keras adanya aktivitas fisik maupun promosi sebelum seluruh dokumen perizinan ditempuh secara legal,”* tegas poin utama dalam surat peringatan tersebut.
Langkah nekat pengembang yang disinyalir tetap mengoperasikan live streaming pemasaran ini menuai sorotan tajam publik. Penegakan hukum perizinan di kawasan Puncak 2 Sukamakmur kini menjadi taruhan: apakah ketegangan regulasi ini akan berlanjut pada tindakan penyegelan paksa oleh Satpol PP, ataukah instruksi camat akan menguap begitu saja?
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan tetap dilanjutkannya kegiatan promosi online di tengah berjalannya status teguran dari pihak kecamatan. Publik kini menanti langkah konkret dari Pemkab Bogor untuk menjamin kepatuhan hukum demi perlindungan konsumen dan penataan ruang yang tertib. (Red/Wn)