BANGLI, MEDIAPOLRINEWS – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp137,3 miliar di kawasan Subak Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, telah menjadi sorotan publik setelah ditemukan sejumlah indikasi pelaksanaan yang tidak maksimal dan belum sesuai dengan kebutuhan utama petani. Pemenang tender proyek PT Hutama Karya serta pihak pengelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi terkait serangkaian keluhan yang muncul dari masyarakat dan pihak legislatif.
Proyek ini merupakan bagian dari paket Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Pemerintah Daerah Wilayah BWS Bali Penida Paket 1 Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai anggaran mencapai Rp137.368.982.000. Secara luas, proyek ini mencakup wilayah tujuh kabupaten di Bali yaitu Jembrana, Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Klungkung, dengan luas area layanan mencapai 3.128,85 hektare persawahan yang seharusnya mendapatkan manfaat optimal dari rehabilitasi irigasi.
Namun, kondisi yang ditemukan di lapangan Subak Tampuagan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek belum sesuai dengan harapan. Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, yang melakukan inspeksi langsung ke lokasi pada Sabtu (9/5/2026), mengungkapkan kekhawatirannya terkait cakupan pekerjaan yang dilakukan secara parsial. “Proyek irigasi seharusnya dikerjakan secara menyeluruh mulai dari hulu ke hilir agar aliran air dapat tersalurkan dengan baik ke seluruh area persawahan. Jika hanya sebagian titik yang diperbaiki, maka manfaatnya tidak akan dirasakan secara merata oleh petani,” tegas Suastika.
Ia menambahkan bahwa alasan medan yang sulit dan lokasi pekerjaan yang jauh tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan titik-titik vital yang menjadi prioritas petani. Menurutnya, komponen biaya untuk distribusi material, transportasi tenaga kerja, dan operasional lapangan sudah seharusnya diperhitungkan secara matang dalam anggaran proyek yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Anggaran yang besar seharusnya diimbangi dengan kualitas dan cakupan pekerjaan yang sesuai, bukan hanya menyentuh lokasi yang mudah dijangkau,” jelasnya.
Selain masalah cakupan pekerjaan, kualitas konstruksi juga menjadi perhatian utama. Beberapa bagian dinding saluran tersier yang dibuat dari beton dinilai tidak memiliki kekuatan struktural yang kokoh dan terkesan dikerjakan tanpa memperhatikan standar teknis. Bahkan, pembuatan senderan beton permanen pada saluran kecil yang hanya berfungsi mengairi sebagian kecil sawah di hilir dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan utama petani di wilayah tersebut.
“Keberadaan senderan beton yang kokoh di lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat umum memberikan kesan seolah-olah seluruh proyek berjalan dengan baik dan sesuai standar. Namun kenyataannya, titik-titik yang menjadi prioritas utama seperti terowongan rusak belum pernah tersentuh pengerjaan,” ujar Suastika.
Keluhan serupa juga datang dari kalangan petani Subak Tampuagan. Kelihan Subak Tampuagan Desa Peninjoan, I Ketut Sirka, mengaku sangat kecewa terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan.
“Sepatutnya kami sebagai petani merasa senang karena mendapatkan bantuan rehabilitasi irigasi yang besar nilainya. Namun kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan justru mengecewakan karena tidak menyentuh kebutuhan mendasar kami,” katanya.
Perwakilan petani Tempek Tabunan menjelaskan bahwa kebutuhan paling mendesak dari masyarakat adalah perbaikan terowongan yang telah rusak selama bertahun-tahun. Terowongan tersebut menjadi jalur utama aliran air ke area persawahan di bagian belakang yang selama ini sering mengalami kekurangan pasokan air.
“Terowongan rusak menyebabkan aliran air terhambat, sehingga sawah bagian belakang sering kekeringan padahal musim tanam sudah tiba. Itu adalah prioritas utama kami, namun hingga saat ini belum ada tindakan perbaikan sama sekali,” ungkapnya dengan nada kesal.
Anggota subak Ida Bagus Kartika juga menambahkan bahwa mutu pembetonan pada beberapa bagian saluran yang diperbaiki dinilai sangat rendah.
“Banyak bagian beton yang terlihat tidak rata, bahkan ada yang sudah mulai retak padahal baru beberapa bulan dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan dilakukan secara asal jadi dan jauh dari standar yang kami harapkan,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga mengaku telah mengajukan berbagai pertanyaan kepada pihak BWS Bali Penida terkait perubahan volume pekerjaan yang telah disepakati awalnya. Rencana awal proyek mencakup perbaikan saluran sepanjang satu kilometer, namun dalam pelaksanaannya hanya sekitar 500 meter yang dikerjakan. Pertanyaan terkait alasan perubahan tersebut hingga kini belum mendapatkan klarifikasi yang jelas dari pihak balai.
Kondisi ini membuat masyarakat mulai mengemukakan kecurigaan terkait dugaan adanya kedekatan tertentu antara pihak BWS Bali Penida dengan rekanan pelaksana proyek. Keluhan terkait mutu dan cakupan pekerjaan yang telah disampaikan berkali-kali juga disebut belum mendapatkan respons yang memadai dari pihak pengelola proyek.
Saat awak media melakukan konfirmasi langsung di lokasi pekerjaan, mandor yang ditemui tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut ditangani oleh PT Hutama Karya sebagai pemenang proyek yang tercatat. Mandor tersebut hanya menyebutkan singkatan “APS” sebagai pihak yang menangani pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tanpa dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antara APS dengan PT Hutama Karya. Ia juga menyatakan bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan merupakan kegiatan pemeliharaan rutin, meskipun data resmi menunjukkan bahwa ini adalah proyek Tahun Anggaran 2025 yang belum rampung pelaksanaannya.
Hingga saat ini, baik pihak PT Hutama Karya maupun BWS Bali Penida belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terhadap berbagai keluhan dan pertanyaan yang diajukan. Pihak DPRD Bangli mengimbau agar pihak terkait segera memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan proyek, serta mengambil tindakan korektif agar proyek yang bernilai ratusan miliar rupiah ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi petani dan mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Bangli.
Jro’budi Kaperwil Bali