JAKARTA, MEDIAPOLRINEWS – Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah nasional sebagai langkah strategis menekan angka penegakan hukum di sektor persampahan.
”Seluruh indikator pengelolaan sampah harus menunjukkan tren positif, seperti peningkatan kapasitas TPS3R, penambahan jumlah TPST, dan optimalisasi fasilitas RDF. Namun, satu hal yang harus diturunkan adalah jumlah kasus pelanggaran di bidang persampahan. Ini menjadi tolok ukur bahwa tata kelola kita sudah berjalan baik,” ujar Wamen LH dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/02/2026).
Wamen LH menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu krusial yang tidak bisa ditunda penanganannya. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, baik dari sisi hulu hingga hilir, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memiliki kewenangan sebagai second line of enforcement apabila pemerintah daerah tidak menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kabupaten/kota. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
”Ketika gubernur tidak mengambil langkah tegas terhadap kabupaten/kota yang lalai, maka KLH/BPLH akan turun tangan sesuai amanat undang-undang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Diaz juga mengapresiasi sejumlah daerah yang berhasil menunjukkan komitmen dan kinerja unggul dalam pengelolaan sampah. Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sehari sebelumnya, Rabu (25/02/2026).
Adapun Sertifikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih dianugerahkan kepada 35 daerah. Tiga peringkat terbaik diraih oleh Kota Surabaya, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Ciamis atas capaian signifikan dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan.
(Jk/Kabiro)