KAPUAS HULU, MEDIAPOLRINEWS – Ribuan warga di tiga dusun Desa Sentabai (Dusun Sentabai, Tekalong Jaya, dan Sungai Putat) kini hidup dalam kecemasan permanen. Selasa, (03/02/2026).
Jembatan gantung tersebut pasalnya Satu-satunya urat nadi transportasi mereka, sebuah jembatan gantung yang dibangun sejak 2008, kini berada dalam kondisi rusak berat, lapuk, dan nyaris putus. Meski proposal perbaikan telah diajukan tanpa henti sejak tahun 2020 hingga awal 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun Provinsi Kalimantan Barat tak kunjung memberikan respon nyata.
Masyarakat Desa Sentabai di tiga dusun (Sentabai, Tekalong Jaya, dan Sungai Putat) serta Pemerintah Desa Sentabai yang mewakili suara warga.
Krisis infrastruktur berupa kerusakan total jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses penyeberangan antar-dusun menuju pusat desa.
Desa Sentabai, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kerusakan telah terjadi bertahun-tahun, dengan upaya permohonan perbaikan yang diabaikan selama 6 tahun berturut-turut (2020–2026).
Jembatan ini adalah akses tunggal untuk pendidikan (PAUD hingga SMP), layanan kesehatan, administrasi desa, dan jalur ekonomi warga. Tanpa jembatan ini, aktivitas desa lumpuh total.
Kondisi jembatan saat ini sangat tidak layak dan membahayakan nyawa. Masyarakat dipaksa bertaruh nyawa setiap kali melintas karena tidak adanya jalur alternatif.
Pemerintah Desa Sentabai menyatakan kekecewaan mendalam atas lambatnya birokrasi. “Kami bukan hanya meminta pembangunan, kami menuntut hak keselamatan warga kami. Apakah harus menunggu ada korban jiwa jatuh ke sungai baru pemerintah akan bertindak?” tegas perwakilan Pemerintah Desa.
Absennya respon dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama enam tahun ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang nyata di daerah pelosok.
Janji-janji pemerataan infrastruktur seolah hanya menjadi slogan di atas kertas, sementara anak-anak sekolah di Sentabai harus meniti maut setiap pagi untuk mendapatkan pendidikan.
Tuntutan Kami,
Segera lakukan peninjauan lapangan oleh dinas terkait (PUPR) dalam waktu 1×24 jam.
Alokasikan dana darurat untuk perbaikan total jembatan pada tahun anggaran 2026 tanpa alasan birokrasi yang berbelit.
Berikan kepastian hukum dan waktu kapan pengerjaan fisik akan dimulai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan warga
Kaperwil Kalbar : Linda S