BEKASI, MEDIAPOLRINEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baru dua bulan menjabat, Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, S.H., M.H., bersama Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) berhasil mengungkap kasus korupsi keuangan desa di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Tahun Anggaran 2024. Empat Saksi Naik Status Jadi Tersangka.
Kajari Eddy Sumarman mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka, yakni:
SH, Pj Kepala Desa Sumberjaya periode 14 Juni 2023–12 September 2024, SJ, Sekretaris Desa Sumberjaya Tahun 2024, GR, Kaur Keuangan sekaligus operator Siskeudes Desa Sumberjaya periode Januari–Agustus 2024, MSA, Direktur CV Sinar Alam Inti Jaya.
Hasil penyidikan menunjukkan para tersangka diduga menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan cara menggunakan dana tidak sesuai ketentuan. Selain itu, ada temuan aliran dana berupa imbalan pribadi yang diterima dari anggaran desa, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,6 miliar.
Pasca penetapan status tersangka, Tim Penyidik Pidsus melakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Penahanan berlaku selama 20 hari, mulai 11 September hingga 30 September 2025.
Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis: Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kajari Eddy Sumarman menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan. Langkah ini merupakan bukti komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam menegakkan hukum secara profesional dan sesuai regulasi.
Lebih lanjut, Kajari mengimbau seluruh kepala desa dan perangkat desa agar tidak menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Dana desa harus diprioritaskan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dukungan masyarakat sangat penting dalam memberantas korupsi. Kami berharap kasus ini menjadi peringatan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan publik,” pungkasnya.
(Rz)