BANGLI, MEDIAPOLRINEWS — Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan penyesuaian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam Sidang Paripurna bersama DPRD Bangli yang dipimpin Ketua DPRD I Ketut Suastika, Senin (7/9/2026), Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan pendapatan daerah diproyeksikan turun lebih dari Rp22 miliar, dari semula sekitar Rp1,27 triliun menjadi Rp1,25 triliun.
Penurunan tersebut utamanya bersumber dari pendapatan transfer yang turun signifikan lebih dari Rp23 miliar — dari sekitar Rp974 miliar menjadi sekitar Rp951 miliar. Kondisi ini justru menjadi momentum bagi Pemkab Bangli untuk memperkuat kemandirian fiskal. Hal ini terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik lebih dari Rp1 miliar, dari sekitar Rp298 miliar menembus lebih dari Rp300 miliar.
“Tentu peningkatan PAD ini harus menjadi dorongan bagi kita untuk terus melakukan inovasi dan memperkuat pengelolaan potensi daerah,” ujar Sedana Arta.
Namun, Bupati menegaskan peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan sekadar memperbesar pungutan kepada masyarakat. Penguatan PAD harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan, tata kelola transparan, pemanfaatan teknologi, optimalisasi potensi ekonomi daerah, serta penciptaan iklim usaha yang sehat.
“Kita harus bangun sistem pelayanan yang baik, tata kelola yang transparan, pemanfaatan teknologi, optimalisasi potensi ekonomi daerah, serta iklim usaha yang sehat,” tegasnya.
Penurunan transfer pusat menjadi sinyal bagi daerah untuk tidak bergantung terus-menerus. “Bangli harus semakin kuat, semakin mandiri, dan semakin cerdas dalam mengelola fiskalnya,” tambah Sedana Arta. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan sumber ekonomi lokal, mulai dari pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga UMKM — dengan melibatkan seluruh komponen pembangunan, termasuk DPRD, masyarakat, pelaku usaha, desa, lembaga adat, dan akademisi.
Dari sisi belanja, total anggaran turun lebih dari Rp26 miliar — dari Rp1,27 triliun menjadi sekitar Rp1,24 triliun — sebagai bagian dari efisiensi dan penajaman prioritas. Meski demikian, belanja modal justru naik signifikan lebih dari Rp26 miliar, dari sekitar Rp138 miliar menjadi lebih dari Rp165 miliar. Kenaikan tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan, serta irigasi yang mendapat tambahan anggaran lebih dari Rp18 miliar.
“Jalan yang lebih baik berarti mobilitas masyarakat semakin mudah. Irigasi yang semakin baik berarti produktivitas pertanian semakin kuat,” ujar Bupati. Peningkatan infrastruktur juga diharapkan dapat menekan biaya ekonomi masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga Bangli. Sementara itu, belanja pegawai disesuaikan dan belanja barang dan jasa ditingkatkan untuk mendukung pelayanan serta program prioritas.
Seluruh penyesuaian dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. “Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif pemerintahan,” tegas Sedana Arta. (Jro’budi)