SUKABUMI, MEDIAPOLRINEWS — Dugaan pengabaian hak normatif buruh di pabrik produsen karung batu bara PT KKAI Kabupaten Sukabumi kini bergulir ke ranah hukum ketenagakerjaan. Kasus pekerja yang hanya menerima upah puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan setelah diiming-imingi gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dinilai berpotensi melanggar sederet regulasi daerah maupun nasional.
Berdasarkan Informasi yang di peroleh dari para pekerja, skema pengupahan yang dijanjikan awal adalah sebesar Rp3.800.000 (sesuai UMK Sukabumi).
Setelah dipotong biaya administrasi yayasan outsourcing sebesar Rp500.000, pekerja dijanjikan menerima upah bersih Rp3.200.000. Namun dalam praktiknya, pekerja justru hanya mengantongi Rp50.000 hingga Rp200.000 untuk masa kerja lebih dari satu bulan.
Secara yuridis, tindakan pembayaran upah jauh di bawah standar UMK yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat dan regulasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi menabrak landasan hukum pengupahan nasional:
- Larangan Membayar Upah di Bawah UMK. Berdasarkan Pasal 88E ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pengabaian atas ketentuan ini mengindikasikan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, serta/atau denda paling sedikit Rp100 juta hingga Rp400 juta (Pasal 185 UU Ketenagakerjaan).
- Perlindungan Pekerja Outsourcing (PP No. 35 Tahun 2021)
Dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Perusahaan Alih Daya (Yayasan/PJTKI) wajib memberikan perlindungan hak-hak buruh, termasuk kepastian upah dan jaminan sosial. Praktik pemotongan sepihak hingga menyisakan bayaran tak layak melanggar asas kepastian hukum dan perlindungan kerja. - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi tentang Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan pengawasan ketat terhadap operasional Perusahaan Alih Daya di wilayah hukumnya. Perda setempat mewajibkan setiap lembaga penyedia jasa tenaga kerja terdaftar resmi di Disnakertrans serta mematuhi norma pengupahan UMK Sukabumi tanpa dalih pemotongan yang merugikan buruh.
Terkesan pihak yayasan Saling Lempar Tanggung Jawab. Pasalnya, Manajemen dan Yayasan Terancam Pemanggilan oleh Disnakertrans.
Pihak yayasan penyalur (outsourcing) yang diwakili oleh Irwan sempat mengelak dengan alasan telah menghentikan kerja sama dengan PT KKAI dan mengklaim adanya oknum.
Namun, para pekerja membantah keras pernyataan tersebut. Pekerja menegaskan bahwa pihak yayasan sejak awal mengumbar janji pelunasan bertahap yang berulang kali mangkrak hingga 5 minggu.
Merujuk pada asas joint responsibility (tanggung jawab bersama) dalam hukum alih daya, baik PT KKAI selaku perusahaan pengguna (user) maupun pihak yayasan penyalur tetap memiliki beban kewajiban hukum untuk melunasi hak-hak buruh atas jasa yang telah dikerjakan.
Merasa diabaikan selama berpekan-pekan, para buruh menegaskan akan membawa perkara ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan proses mediasi/tripartit hingga Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.
Pekerja dan elemen masyarakat mendesak Bupati Sukabumi beserta Disnakertrans untuk segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi operasional PT KKAI.
Memeriksa legalitas operasional dan izin usaha yayasan outsourcing terkait. Menjatuhkan sanksi administratif tegas hingga pencabutan izin usaha jika terbukti melakukan praktik pemerasan atau penelantaran upah tenaga kerja.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi mediapolrinews.com masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab resmi dari manajemen PT KKAI serta instansi pembina ketenagakerjaan setempat.
Editor: Ysp / Redaksi