BANGLI, MEDIAPOLRINEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli menggelar rapat paripurna untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Rapat berlangsung di gedung DPRD Bangli pada Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua I Komang Carles dan Nyoman Budiada. Bupati Bangli diwakili oleh Wakil Bupati I Wayan Diar, karena Bupati tidak dapat hadir.
Dalam pidato pengantar, Ketut Suastika menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah), Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Laporan keuangan meliputi realisasi APBD, neraca, arus kas, dan catatan terkait laporan, serta dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” jelas Suastika.
Pada rapat tersebut, hadir 20 dari 30 anggota DPRD. Sepuluh anggota lainnya tidak dapat hadir karena ada agenda penting lain dan beberapa terkendala jadwal upacara.
Wakil Bupati I Wayan Diar yang mewakili Bupati menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ia kemudian memaparkan realisasi pelaksanaan APBD 2025:
Pendapatan Daerah
Mencapai angka Rp1,243 triliun dari target Rp1,318 triliun. Pendapatan bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan transfer dari pemerintah pusat atau antar daerah. “Kita tidak hanya mengandalkan bantuan dari luar, tetapi berusaha mengoptimalkan potensi pariwisata, pertanian, dan aset daerah yang kita miliki,” ujarnya.
Belanja Daerah
Mencapai Rp1,235 triliun dari rencana Rp1,319 triliun. Alokasi belanja difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi, fasilitas umum, serta membuka akses ekonomi masyarakat. “Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, tepat sasaran, dan transparan,” tegasnya.
Pembiayaan Daerah
Sebesar Rp1,816 miliar. Terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang mencapai Rp14,199 miliar, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp580 juta. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan utang Rp11,962 miliar dan penyertaan modal kepada Perusda Bhukti Mukti Bhakti sebesar Rp1 miliar.
Wabup juga mengumumkan bahwa Pemkab Bangli kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2025. Ini merupakan predikat WTP yang ke-10 secara berturut-turut. “Meskipun sudah mendapatkan WTP, kita akan terus berbenah karena masih ada beberapa catatan konstruktif dari BPK,” tambahnya.
Kaperwil Bali : Jro’budi