TELUK BATANG, KALBAR, MEDIAPOLRINEWS – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan tajam publik. Warga Kecamatan Teluk Batang mengeluhkan kerusakan parah di ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Simpang Hilir dan Teluk Batang, yang dinilai sudah sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin (16/2/2026), ruas jalan tersebut terlihat dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan terjadi hampir di sepanjang jalur, dengan permukaan jalan berlubang, bergelombang, serta rawan genangan air saat hujan turun.
Kondisi ini memicu kemarahan warga. Seorang warga bernama Andi melaporkan bahwa keluarganya baru saja menjadi korban kecelakaan akibat kerasnya medan jalan. “Salah satu keluarga saya terjatuh dari motor akibat jalan berlubang. Akibatnya, korban mengalami patah tulang karena cedera parah,” ujar Andi dengan nada geram, Senin (16/2/2026).
Andi menegaskan bahwa jalur tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas harian, distribusi logistik, hingga akses layanan pendidikan dan kesehatan. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk segera turun tangan melakukan perbaikan agar musibah serupa tidak terulang kembali.
Desakan tak hanya datang dari warga biasa. Di tempat terpisah, Ketua DPD Gerakan Persatuan Nasional Nol Delapan (GPN08), Linda, mengkritik keras lambannya respons pemerintah terhadap kondisi jalan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini.
Linda mendesak Gubernur Kalimantan Barat untuk turun langsung ke lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna meninjau lokasi. Ia menyoroti fakta bahwa warga setempat kerap kali harus bergotong royong menimbun lubang di jalan secara swadaya agar akses tetap bisa dilalui. Hal ini, menurutnya, adalah bukti nyata kelumpuhan akses ekonomi di daerah tersebut.
”Ini jalan berstatus provinsi, tapi kondisinya lebih parah dari jalan desa. Warga sampai harus antre menimbun lubang sendiri agar bisa lewat. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi sudah masuk ranah keselamatan jiwa. Kami minta pemerintah memberikan tindakan nyata, bukan sekadar janji manis,” tegas Linda.
Dalam pernyataannya, Linda secara gamblang melayangkan tiga tuntutan kepada pemerintah,
1. Peninjauan Lapangan Segera: Meminta Dinas terkait (PUPR) untuk segera melakukan investigasi dan evaluasi langsung di lokasi.
2. Alokasi Dana Darurat: Mendesak adanya alokasi anggaran darurat dalam APBD 2026 untuk perbaikan jalan, tanpa dibelit oleh birokrasi yang berbelit.
3. Kepastian Hukum dan Waktu: Menuntut kepastian hukum dan jadwal yang jelas kapan pengerjaan fisik akan dimulai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan warganya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara maupun Gubernur Kalimantan Barat terkait tindak lanjut perbaikan jalan di wilayah tersebut. Warga berharap, sorotan tajam ini tidak kembali berakhir menjadi cerita lama yang terlupakan. (Ss/Red)