SUKAMAKMUR, BOGOR, MEDIAPOLRINEWS – Sorotan publik terhadap masifnya alih fungsi lahan dan bisnis penjualan kavling di kawasan jalur wisata Puncak 2, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada sikap pasif Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang dinilai terkesan tutup mata atas dugaan pelanggaran administratif proyek kavling Harmoni Hanjawong Village proyek ke-14 yang dikembangkan oleh Harmoni Grup Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan awak media pada Jumat dan sabtu (13/14), kepada jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, maupun Ketua DPRD Kabupaten Bogor, belum membuahkan respons. Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan pengawasan perizinan, sikap diam wakil rakyat ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas fungsi pengawasan legislatif terhadap kepatuhan tata ruang di Bumi Tegar Beriman.
Berdasarkan salinan dokumen resmi yang dihimpun redaksi, Pemerintah Kecamatan Sukamakmur sejatinya telah mengambil langkah administratif dengan menerbitkan surat bernomor 600.1.15.2/812-Trantibum tertanggal 22 Oktober 2026 perihal Teguran. Surat tersebut ditujukan langsung kepada pimpinan PT. Harmoni Agroland Indonesia di Sukamakmur.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Camat Sukamakmur, Andri Rahman, S.STP., M.Si., pemerintah kecamatan mendasarkan tegurannya pada enam payung hukum, termasuk Undang-Undang Bangunan Gedung serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.
Melalui surat yang turut ditembuskan kepada Bupati Bogor, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Kepala UPTD Penataan Bangunan I, serta Kepala Desa Sukamakmur tersebut, Camat menginstruksikan lima poin tegas kepada pihak pengelola:
- Menghentikan seluruh kegiatan di lapangan.
- Menghentikan segala bentuk kegiatan promosi, baik secara online maupun offline.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor terkait penyelesaian perizinan.
- Melaporkan hasil tindak lanjut kepada Camat Sukamakmur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima.
- Dilarang keras melakukan aktivitas fisik maupun promosi sebelum perizinan ditempuh.
Meski instruksi penghentian aktivitas fisik dan pemasaran telah tertuang jelas dalam dokumen negara, fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi yang berseberangan. Selain persoalan kelengkapan perizinan, sejumlah sumber di lapangan menyebutkan bahwa proyek kavling ini juga disinyalir berpotensi memicu persoalan terkait klaim status kepemilikan lahan.
Saat dimintai keterangan oleh awak media, perwakilan manajemen Harmoni Hanjawong Village, Wahyu, mengklaim bahwa pihak pengelola telah menghentikan operasional pasca-menerima surat teguran tersebut.
Namun, hasil penelusuran langsung awak media di lokasi proyek menemukan kondisi sebaliknya. Alat berat masih terpantau beroperasi melakukan aktivitas pematangan lahan. Tidak hanya itu, jejak digital di media sosial turut memperlihatkan bahwa aktivitas pemasaran tetap berjalan masif.
Salah satu unggahan promosi pada Senin, 10 November 2026, secara terbuka mengklaim bahwa proses pemadatan lahan tahap 1 dan 2 telah rampung, pengerjaan badan jalan (Right of Way/ROW) tengah berlangsung, dan proyek telah berstatus open sale dengan transaksi booking hingga pelunasan dari konsumen.
Ketidaksinkronan antara larangan tertulis pemerintah kecamatan dengan masifnya aktivitas fisik serta pemasaran di lapangan menjadi ujian serius bagi wibawa penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor. Di sisi lain, nihilnya tanggapan dari Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dikhawatirkan dapat memunculkan preseden buruk bagi tata kelola lingkungan maupun aspek perlindungan hukum bagi masyarakat selaku calon konsumen.
Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, serta manajemen PT. Harmoni Agroland Indonesia guna menjaga akurasi dan keberimbangan pemberitaan.
Editor : Redaksi