Tokoh Adat Papua Desak Staf Kepresidenan, Sosok Dr. Lenis Kogoya Sebagai Karateker Gubernur Papua
JAKARTA – Hal tersebut di sampaikan oleh perwakilan adat Yon Kogoya melalui telpon selularnya 06/09, dikatakannya masyarakat papua saat itu berpayung hukum kepada DPN-LPPN RI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) yang beralamat di Wisma Bonang jalan penataran No.23 Menteng Jakarta Pusat bersama dan Masyarakat Asli Papua mendatangi Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI Purnawirawan Dr.H.Moeldoko S.I.P pertemuan tersebut guna menyatakan dan menyampaikan aspirasi perwakilan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat asli Papua, selasa (20/09/2022) turut menyuarakan pernyataannya dengan tegas menunjuk 2 dua kandidat karetaker Gubernur Papua pegunungan dan Papua Tengah.
Dituturkan Yon Kogoya saat itu dirinya menjelaskan dihadapan bapak kepala staf kepresidenan bahwa untuk meredam gerakan-gerakan kelompok-kelompok pengganggu Instabilitas wilayah maupun negara lainnya maka dalam menempatkan kretaker gubenur provinsi papua pegunungan dan Provinsi Papua Tengah haruslah orang asli papua yang juga sebagai Tokoh Adat, maka untuk itu kami perwakilan masyarakat papua dalam hal ini merekomendasikan saudara Dr.Lenis Kogoya S.Th.,M.hum menjadi Kretaker Gubenur Pegunungan Wamena dan Untuk Provinsi Papua Tengah Nabiri Dr.Pilemon Tabuni, S.IP.,M.Si
“Agar kondisinya kondusif tidak bisa itu di Papua itu orang lain selain orang Papua asli dan sebagai tokoh adat Papua, nah akhirnya jatuh pilihan masyarakat papua kepada kedua orang itu”Ujarnya
Yon kogoya yang juga sebagai perwakilan masyarakat adat dan DPN-LPPN RI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia) bersama tokoh masyarakat adat dan tokoh agama sangat berharap bisa bertemu tatap muka dengan bapak Presiden Ir. H. Jokowi Dodo guna menyampaiakan terkait misi perdamaian di Papua juga situasi dan kondisi yang seharusnya dilakukan negara pada saat ini dalam menentukan Kretaker Gubenur Papua Pegunungan demi stabilitas keamanan di masyarakat papua pada umumnya, seperti yang dikisahkan saat itu bahwa Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal Purn Moeldoko mengapresiasi kedatangan perwakilan masayarakat papua dan menerima aspirasi para perwakilan tokoh mayarakat Papua khususnya Papua Pegunungan Wamena dan mengatakan,
“Saya akan coba menjembatani kepala adat papua ini untuk bertemu dengan presiden guna membahas kemajuan Kedepan provinsi papua dan misi perdamaian di tanah Papua” Kata Moeldoko.
Kembali dijelaskan yon kogoya yang saat itu juga turut menyampaikan surat Mohon Audiensi Kepada Bapak Presiden dengan nomor : 008/DPN.LPPN RI. WASBANG/IX/22 yang dalam isi surat tersebut berkeinginan menyampaikan secara langsung dari hati kehati mewakili seluruh masyarakat papua kepada bapak president dengan point point sebagai berikut :
1.Mengingatkan janji yang terhormat bapak President RI guna melaksanakan pertemuan di istana negara dengan perwakilan perwakilan dari papua yang saat ini belom teralisasi, untuk meredam gerakan Kelompok-kelompok Instabilitas wilayah maupun negara.
2.Dengan terbetuknya provinsi papua tengah berikut kota dikabupaten nabire melalui UU RI Nomor 15/2022 tanggal 25 juli 2022 dan juga provinsi papua pegunungan berikut ibu kota di kabupaten jaya wijaya melalui UU RI nomor 16/22 tanggal 25 juli, untuk hal tersebut pekenankan kami mengajukan Putera Asli Papua agar dapat diberikan kesempatan guna mengisi posisi Pejabat Gubernur di Provinsi Papua Pegunungan dan di Provinsi Papua Tengah sebagai berikut :
a. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan adalah Dr.Lenis Kogoya S.Th,.M.Hum
b. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah Dr.Pilemon Tabuni, S.IP.,M.Si
3.Bahwa sebagai masyarakat asli papua, tanpa bermaksud untuk memasuki inti permasalahan, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya Kasus Gubenur Papua Lukas Enembe S.IP.,M.H oleh KPK-RI
Dikatakannya hal tersebut mengingat akan perjalanan panjang dalam membangun papua secara utuh, serta mengingat akan perhatian yang luar biasa dari bapak president kepada masyarakat papua, surat ditandatangani Pj.Ketua Umum DPN-LPPN RI Atas Nama Pramudji Wintolo N dan Tokoh Papua An.Yona Kogoya.
Para Ketua Adat Papua sendiri berharap aspirasi mereka untuk menciptakan perdamaian di tanah papua bisa disampaikan langsung kepada presiden.
Dalam aspirasi nya mereka berharap, setiap keputusan kebijakan yang menyangkut perdamaian Papua pemerintah atau Kepala Daerah bisa melibatkan Kepala Suku. “Kami siap dan bersedia membantu pemerintah dalam menciptakan perdamaian di Papua agar tidak terjadi kembali baku tembak ditanah papua.” Tegasnya. (Red)
