• Sab. Jul 20th, 2024

Media Polri News

Cepat Tepat Akurat

Soal Makan Bergizi Gratis, Ketua Soksi Pertanyakan Kemampuan Produksi Beras Dalam Negeri

ByMarjuddin Nazwar

Jun 14, 2024

Jakarta,-MEDIAPOLRINEWS.COM

Ketua Bidang Tani dan Nelayan Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Tonny Saritua Purba mempertanyakan kemampuan produksi beras dalam negeri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak yang menjadi salah satu program unggulan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Program makan siang dan minum susu gratis adalah salah satu program unggulan Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Diperkirakan program tersebut membutuhkan ketersediaan beras sekitar 6,7 juta ton. Apakah produksi beras dari dalam negeri mampu untuk menyediakannya?”, ujar Toni dalam siaran persnya pada Rabu (12/6/2024) lalu.

Alumnus IPB University ini mengatakan, tahun 2023 Indonesia impor beras sebanyak 3,3 juta ton, rencananya tahun 2024 ini akan melakukan impor beras kembali sebanyak 3 juta ton.

“Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tahun 2023 adalah impor beras terbesar sepanjang 5 tahun terakhir”, ungkapnya.

Toni menilai alasan pemerintah melakukan impor beras adalah karena produksi beras dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dan pemerintah berasumsi bahwa produksi beras nasional akan mengalami penurunan tajam akibat dampak dari Elnino, sehingga pemerintah perlu melakukan impor beras untuk menjaga stok beras nasional dan juga untuk mengendalikan harga beras.

“Sudah saatnya pemerintah memikirkan sebuah gagasan yang visioner dan revolusioner agar pemerintah bisa meraih surplus beras, dampak dari bertambahnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahun,”

“Maka produksi beras nasional juga harus ditingkatkan. Di sisi lain luas lahan pertanian setiap tahun selalu berkurang karena dampak alih fungsi lahan pertanian yang dipergunakan untuk pembangunan insfrastruktur, jalan tol, perumahan dan industri”, tegas Toni.

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjut Toni, terjadi pengurangan luas lahan pertanian yang cukup besar, lahan pertanian di Indonesia berkurang hingga 287 ribu hektar selama tujuh tahun terakhir.

“Saat tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia hampir 280 juta jiwa, diprediksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 adalah sekitar 320 juta jiwa, berarti kebutuhan konsumsi beras akan semakin besar jumlahnya, inilah yang menjadi tantangan utama negara Indonesia, masalah ketersediaan beras karena hampir 99 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok”, timpalnya.

Merujuk pada data tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat luas panen padi, Toni menyebut diperkirakan sebesar 10,20 juta hektare dengan produksi padi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG).

“Jika dikonversikan menjadi beras maka diperkirakan produksi beras pada 2023 sekitar 30,90 juta ton”, ujarnya.

Untuk diketahui, data tahun 2023 dari United States Department of Agriculture (USDA), produksi beras Indonesia lebih rendah dibanding dengan konsumsinya. Indonesia memproduksi beras sekitar 34 juta ton, sementara konsumsinya sekitar 35,7 juta ton.

“Pertanyaan yang sangat mendasar adalah apa yang harus dilakukan pemerintah agar produksi beras bisa surplus, produksi beras bisa di atas tingkat konsumsi beras secara nasional?”, tanya Toni.

Menurutnya, jika bicara pertanian tentu tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu masalah luas lahan pertanian dan jumlah pelaku taninya. Data tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah rumah tangga petani Indonesia sebagai petani yang menanam tanaman pangan sekitar 15,5 juta rumah tangga.

Ketua Soksi ini menyatakan dibutuhkan dukungan dari wakil rakyat yang ada di DPR RI untuk memberikan gagasan dan ide kepada pemerintah agar.pemerintah mencetak lahan pertanian tadah hujan.

“Berikan lahannya kepada petani, petani yang mendapatkannya adalah petani yang selama ini hanya penyewa lahan dan kepada petani penggarap”, tegasnya.

Toni menegaskan jika pemerintah mampu melakukannya maka pemerintah mudah untuk meraih surplus beras.

“Pemerintah tidak perlu menunggu 5 tahun, cukup 2 atau 3 tahun kemudian bisa meraih surplus beras”, tutup Toni. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *