Pemerintahan Desa Harus Lebih Tegas Dan Transparan Dalam Mendata Penyaluran Bantuan
MEDIAPOLRINEWS. BOGOR – Bantuan Sosial (Bansos) yang terdiri dari beberapa nama dan sumber seperti PKH, BPNT, BLT-DD, dll yang seharusnya dapat membantu perekonomian masyarakat yang betul-betul membutuhkan, namun hanya jadi polemik akibat data yang tidak tepat sasaran.
Senin 1 Mei 2023
Dari banyaknya sumber bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah guna membantu dan meringankan perekonomian masyarakat di mulai saat wabah Covid 19 th 2019 melanda Indonesia, namun sangat disayangkan karena tidak sedikit masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut hingga saat ini, padahal bantuan tersebut tidak sedikit bahkan turun dari berbagai sumber dengan nama yang berbeda-beda.
Masyarakat yang tidak tersentuh bantuan pun hanya hanya bisa diam dan jadi penonton semenjak berbagai bantuan banyak disalurkan oleh pemerintah pada jamannya wabah Covid 19 hingga saat ini.
Bahkan bantuan BLT-DD saja yang seharusnya bisa membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, kini Pemerintah Desa tidak bisa menentukan masyarakat mana yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, karena data penerima bantuan tersebut sudah dikeluarkan oleh Kemensos ujar (B) salah satu staf pemerintah desa pada media Polri News lewat pesan WhatsApp.
“Pelarutan penyaluran BLT-DD sekarang beda, sekarang data sudah diatur oleh Kemensos jadi pihak desa tidak bisa menentukan atau memberikan bantuan tersebut ke masyarakat begitu saja.” Ujar staf inisial (B)
Salah satu Rt di wilayah Desa Buanajaya kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor sebut saja (S) juga mengatakan bahwa, dirinya hanya jadi bahan omongan masyarakat yang dianggap tidak bisa bekerja.
“Data yang saya bawa untuk mendapatkan bantuan dari BLT-DD sejumlah 3 orang, namun kini data yang akan mendapatkan beda dengan data yang saya ajukan tersebut.”ujar (S)
Akibat hal tersebut jadi banyak masyarakat yang iri dan menganggap pemerintah tidak adil dalam menyalurkan beberapa sumber bantuan, karena yang dapat terus mendapatkannya, sedangkan yang tidak kebagian hanya jadi penonton sampe saat ini.”ujar (D)
Karena adanya Kejadian tersebut, untuk menciptakan kepercayaan dan kepedulian antar masyarakat, Dinas terkait harus segera meninjau dan memperbaiki data-data yang sesuai dengan data yang ada di Desa atau RT.
(*/Tim)
