JONGGOL, BOGOR, MEDIAPOLRINEWS – Pembangunan Kantor Desa Sirna Galih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, diduga kuat menyimpang dari spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Temuan ini berpotensi membahayakan struktur bangunan dan kini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat. Kamis, (11/09/2025).
Proyek pembangunan kantor desa ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap 1 Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp 150.000.000. Bangunan berukuran 7,8 x 4 x 4 meter tersebut diduga melakukan penyimpangan material pada tulang besi (besi beton) struktur utamanya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi material besi tulangan pada tiang kolom. Spesifikasi yang Ditetapkan, Besi utama 10 mm dan besi cincin (sengkang) 8 mm. Namun, Besi yang terpasang di Lapangan, Besi utama 6 mm dan besi cincin (sengkang) 4 mm.
Penyimpangan spesifikasi material struktural ini dinilai sangat krusial karena menyangkut kekuatan dan keamanan bangunan. Spesifikasi teknis yang dirujuk adalah yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Bangun dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Upaya untuk meminta konfirmasi dan tanggapan resmi dari Kepala Desa Sirna Galih, Mutiara, belum membuahkan hasil. telah menghubungi melalui telepon dan aplikasi percakapan WhatsApp, namun tidak mendapat jawaban.
Sementara itu, ketika dimintai keterangan, anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) setempat, Tatang, mengalihkan pertanyaan dengan menyatakan bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah sang Kepala Desa.
Menyikapi temuan ini, Ketua LSM Perkasa Koordinator Bogor menyatakan akan segera melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
”Pembangunan kantor desa yang tidak sesuai dengan spek tentunya sangat membahayakan. Struktur beton tidak bisa ditoleransi. Penyimpangan seperti ini dapat mengakibatkan bangunan ambruk dan membahayakan jiwa,” tegasnya dalam pernyataan kepada awak media.
Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut dan mendesak dilakukan audit teknis menyeluruh untuk verifikasi lebih lanjut.
Reporter: JY
Editor: Zen