• Kam. Jul 18th, 2024

Media Polri News

Cepat Tepat Akurat

Diduga pungli kades desa sukagalih dan perangkatnya RT Raup ratusan juta program PTSL

ByRedaksi

Jul 11, 2024 #Oknum Kades, #Pungli

Bogor, Mediapolrinews.com – Pada hari Rabu tanggal 09 juli 2024 | Diduga berinisial (A) yang menjabat sebagai Kepala Desa sukagalih kecamatan jonggol Kabupaten bogor melakukan pungutan dalam program PTSL Tahun anggaran 2024 Modusnya untuk biar masuk daftar

Adapun kuota yang membuat PTSL 1200 kuota yang sedang berjalan baru 130 kuota ada 10 RT program PTSL diantaranya yang telah memberikan uang untuk biaya pendaftaran PTSL hasil penelusuran awak media yang menemui warga 500 ribu Rupiah untuk pendaftaran PTSL sampai ada 1.000.000 perbidang menurut narasumber dan hasil Investigasi dari tiem DPC LSM KAPAK kabupaten Bogor

Sementara saat di konfirmasi oleh tim media dan LSM Kapak pihak Desa sukagalih tidak mengakui dengan ada nya pungutan liar itu sedangkan dari hasil investigasi kami ke pada warga setempat bahwa ada pungutan
Namun dari pihak anggota LSM

Akan melayangkan surat atas temuannya ke Kejaksaan negeri ( KEJARI ) kabupaten bogor. hal itu merujuk adanya laporan dari warga Desa sukagalih Kecamatan jonggol

Pihaknya meminta Kejaksaan Negeri Bogor segera menindak lanjuti dengan adanya laporan LSM KAPAK dan pihaknya siap mengawal sampai tuntas.

“Dalam persoalan itu terang jelas, kepala Desa dan perangkat nya diduga ada kesengajaan untuk melakukan pungutan diluar aturan SKB 3 Menteri sebesar Rp 150.000,”tegas LSM kepada wartawan

Informasi mengatakan dalam pelaksanaan program PTSL warga penerima manfaat dikenakan Rp 1.000.000 bagi yang mempunyai AJB 650 ribu tidak mempunyai AJB bagi warga yang mempunyai tanah sementara orangnya domisili diluar Desa sukagalih dikenakan biaya sampai 1.500.000 lebih dengan dalih untuk pembuatan segel dan sementara bagi penerima manfaat memiliki kebun dikenakan sampai 2.500.000″,ungkapnya.

“Kalau saya pikir, ini sangat bertolak belakang dengan tujuan program Presiden Joko Widodo, yang mana untuk mempermudah warga dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah milik warga, dan program PTSL ini juga menggunakan anggaran APBN memang ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri memperbolehkan mengutip biaya maksimal hanya 150 ribu rupiah untuk biaya patok dan materai”,ucapnya.

DPC LSM KAPAK kabupaten bogor Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas tidak ada lagi biaya di luar ketentuan

Pungli merupakan sebuah tindak pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP. Pada Pasal 368 KUHP menyatakan, barangsiapa dengan maksud untuk meraup keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan ancaman untuk memberikan sebagian milik orang lain atau karena terpaksa dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun(9)tahun

Menduga disangka melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar UU Tindak Pidana.Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

Reporter : yns

By Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *