• Sab. Jul 13th, 2024

Media Polri News

Cepat Tepat Akurat

Demi Mempertahankan TPU Yang Diklaim Oleh PT.Putra Sentra Prasarana Masyarakat Desa Tangkil Melakukan Demontrasi

BOGOR, MEDIAPOLRINEWS – Warga masyarakat kampung tangkil desa tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pasalnya, melakukan unjuk rasa di lokasi tempat pemakaman umum (TPU) yang ada di wilayahnya, dikarenakan tanah TPU tersebut diklaim milik PT. Putra Sentra Prasarana (PSP) yang akan dilakukan pemagaran.Jumat 21/7/2023.

Demontrasi tersebut terjadi berawal dari tempat pemakaman umum (TPU) yang ada di desa tangkil hendak dilakukan pemagaran oleh kuasa hukum dari PT.Putra Sentra Prasarana (PSP) yang menurutnya tanah kuburan tersebut ialah milik PT PSP.

Namun Masyarakat pendemo menyatakan bahwa tanah TPU tersebut ialah hasil rislah atau pergantian silang dari tanah kuburan yang sebelumnya yang ada di desa tangkil sejak tahun1990, tanah TPU hasil rislah tersebut memiliki luas tanah kurang lebih sekitar 5000 meter, dan sebelum terjadinya rislah masyarakat juga menyampaikan bahwa lokasi TPU tersebut sudah ada pemakaman dari jaman dahulu.

Namun kuasa hukum dari PT.PSP’ Bona pakpahan, pada saat ditanya oleh awak media enggan memberikan keterangan, menurutnya dirinya hanya mengawal pemagaran yang sedang dikerjakan di lokasi TPU tersebut.

Kuasa hukum dari kepala Desa Berto Tumpal Harianja menyampaikan bahwasanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) desa tangkil sudah ada sekitar tahun 1980 an dan saat PT. Putra Sentra Prasarana (PSP) melakukan pembebasan di babakan tangkil terdapat pemakaman, akhirnya psp meminta dilakukan pemindahan makam dan dipindahkan ke TPU Desa Tangkil yang saat ini ada, artinya TPU tidak pernah dibebaskan,”Ungkap Berto

Berto Tumpal Harianja juga menerangkan bahwa Sebelumnya desa tangkil telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat yang pada prinsipnya menolak pemagaran di TPU.
Desa melaksanakan tugas sesuai perintah pemerintah pusat yaitu kementerian keuangan republik indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk melakukan :

  1. pemblokiran tanah.
  2. Pengawasan dan mengamankan aset.
    Bahwa klien kami Pemerintah Desa sudah meminta perlindungan hukum tanggal 18 Juli 2023 kepada Bapak Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Komisi III DPR RI dan Ka Satgas mafia tanah.
    Bahwa sepengetahun klien kami aset dari PT. PSP telat disita DJKN tapi perusahaan tersebut masih melakukan aktifitas.

Kita menduga penerbitan HGB PT.PSP tidak sesuai dengan prosedur, perlu ada peninjauan ulang terhadap HGB 715/Tangkil, dan sepengetahuan klien kami HGB 715/Tangkil bukan diatas TPU.”Ujarnya

Dalam hal tersebut pada intinya Masyarakat tangkil meminta perlindungan terhadap pemerintah agar TPU tersebut tidak di klaim oleh PT.PSP sebagai miliknya, karena TPU tersebut ialah tanah pemakaman umum yang sudah ada sejak tahun 1980

(Obay)

By Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *